Mengamuk Gegara Urusan Randis, Ketua DPRD Mubar Dinilai Kekanak-kanakan

jpnn.com, MUNA BARAT - Dewan Pembina/Pendiri Lembaga Aliansi Pemuda Pelajar (AP2) Sultra La Ode Hasanuddin Kansi (LHK) mengecam perilaku kekanak-kanakan Ketua DPRD Kabupaten Mubar Wa Ode Sitti Sariani Ilaihi terkait kendaraan dinas (randis).

"Kejadian marah-marah Ibu Ketua DPRD di Kantor DPRD, Rabu (24/8) usai makan siang yang disaksikan langsung oleh dua pimpinan dewan, Uking Djassa dan Agung Darma serta beberapa anggota dewan dan kepala OPD sungguh telah mencoreng nama Mubar. Sejatinya, perilaku tersebut juga menunjukkan karakter asli dari Ibu Ketua DPRD yang belum dewasa," kesal LHK dalam keterangannya.

LHK menyayangkan Ketua DPRD Mubar tidak memahami posisinya sebagai pimpinan dewan yang seharusnya menjadi teladan dan mengawasi pemerintah kabupaten.

Namun, malah sebaliknya, dia menolak mengembalikan randis dan bersikap tidak terpuji dengan marah-marah sambil membanting pintu.

"Padahal Pak Pj Bupati sempat menjelaskan bahwa sebelumnya Wakil Ketua DPRD Uking Djassa dan mantan Wakil Ketua DPRD Muna Barat Cahwan telah mengembalikan randis yang mereka gunakan. Langkah itu agar menjadi lebih baik jika Ketua DPRD juga mengembalikan. Karena Pemda Mubar saat ini melakukan pendataan aset. Randis yang digunakan merupakan pengadaan Sekretariat Daerah tahun 2014," bebernya.

“Dia seolah tak ingin mengembalikan randis yang digunakannya dan malah mencak-mencak di depan Pj Bupati. Kalau tidak mau diatur beli mobil sendiri lah jangan pake mobil dinas,” kata LHK.

Bahkan, lanjut LHK, Pj. Bupati telah memberi pemahaman dan meminta baik-baik serta sangat santun. Kapasitasnya sebagai kepala daerah hanya menjalankan aturan untuk menertibkan randis lebih dari satu yang dikuasai pejabat.

"Sayangnya, penjelasan Pj Bupati tak dihiraukan Ketua DPRD. Ibu Ketua malah membanting pintu yang ada di hadapannya lalu menuju ruang Rapat Paripurna. Sikap yang tak layak ditiru disaksikan hampir seluruh OPD dan sejumlah wartawan. Mahkamah Kehormatan Dewan di DPRD Mubar harus menegur yang bersangkutan, bahkan partai asal Ibu Ketua juga harus bertindak membina kadernya," tegas LHK.