Mengapa Harus Menata Distribusi Penjualan Gas Melon?

Oleh: Idrus Marham - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2024 - 2029

Mengapa Harus Menata Distribusi Penjualan Gas Melon?
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2024 - 2029 Idrus Marham. Foto: Ricardo/JPNN.Com

Harus diakui, ini semua bisa terjadi karena ada permainan. Ada mafianya. Ada  yang mengail di air keruh, untuk mendapatkan keuntungan.

Nah, kaum yang seperti ini pasti merespon segala langka perbaikan dengan membangun “kontraksi” sosial,  untuk membangun kesan, berbuat berjuang untuk rakyat, seakan-akan, serba seolah olah, itulah cara yang marak saat ini.

Kaum ini tidak sungkan “berjuang, berbuat jujur di balik ke tidak jujuran”.

Apakah fenomena ini mau dibiarkan?? Jangan! Kasihan dong warga masyarakat!  Pemerintah   mensubsidi supaya warga memperoleh harga yang ringan, tetapi para spekulan – bahkan mafia -- bermain seenaknya membebani harga ke masyarakat. Apakah kejanggalan-kejanggalan ini tidak perlu ditata?

Ketiga, juga berhubungan dengan keluhan masyarakat yang bukan satu dua juga.

Berkait dengan pengaduan masyarakat akan adanya praktik kecurangan. Volume yang mestinya berisi gas 3 Kg, ternyata berisi jauh di bawah itu. Bahkan hasil pengecekan pemerintah ada yang hanya berisi 2.300 gram saja. Ini kan bukan main!

Belum lagi yang melakukan praktik-praktik pengoplosan. Berkali-kali polisi menggerebek praktek pengoplosan gas.

Ini juga harus dijadikan pertimbangan dan kemawasan, akan adanya rantai distribusi yang mesti dibenahi. Dan sekali lagi,  yang melaporkan terjadinya pengoplosan-pengoplosan ini ya warga masyarakat sendiri.

Apa yang terjadi dengan distribusi Gas Melon atau LPG 3 Kilogram? Rentetan fakta antrean gas dalam dua-tiga hari ini diangkat menjadi isu yang demikian rupa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News