JPNN.com 
Mengapa Pelanggaran HAM Terus Terjadi? Jangan Pilih Pemimpin di Pemilu 2024!
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Uli Parulian menilai kepentingan negara atau rezim mendominasi perspektif keamanan.
Menurut dia, hal itu mengakibatkan maraknya pelanggaran HAM yang mengatasnamakan stabilitas keamanan.
"Dalam negara hukum, keamanan manusia perlu menjadi perhatian untuk didahului dan dilindungi oleh aparat negara dari berbagai intimidasi dan kekerasan,” ucap Uli dalam diskusi publik dan launching buku Keamanan Manusia: Konsepsi, Implementasi, dan Perbandingan Negara Lain di Jakarta, Rabu (23/11).
Pada diskusi yang sama, dosen Universitas Paramadina Siskha Prabawaningtyas mengatakan kedaulatan negara bukan hanya hak, melainkan juga tentang kewajiban negara dalam melindungi keamanan manusianya.
“Keamanan manusia dipengaruhi pemimpin di negaranya," ujarnya.
Oleh karena itu, Siskha mengajak masyarakat memilih pemimpin yang berpihak pada keamanan manusia.
"Di 2024 nanti, penting memilih pemimpin yang pro terhadap keamanan manusia,” ucapnya.
Koordinator Keamanan Dalam Negeri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rangga Jantan Warga Dalam menuturkan setiap individu harus dilindungi.
Komisioner Komnas HAM Uli Parulian menilai pelanggaran HAM masih terjadi karena kepentingan penguasa atau rezim mendominasi perspektif tentang keamanan negara.
- Komnas HAM: Satgas TPPO Tak Lakukan Pencegahan di NTT
- Ramses Nilai Rencana Bangun Universitas HAM Sangat Tepat di Indonesia
- Komnas HAM Ungkap Aktor Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir
- Kacau, Kantor Media di Papua Dilempar Molotov, Komnas HAM Ambil Sikap Begini
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- Komnas HAM Upayakan Hukuman Mati Dihapuskan
