Mengapa Victoria dan Melbourne Memerlukan Status Darurat Sampai 12 Bulan Lagi?

Jabatan ini bukan jabatan politik karena di negara bagian masih ada jabatan Menteri Kesehatan yang biasanya diisi oleh anggota parlemen dari partai yang memerintah saat itu.
Lewat jabatan ini, Brett memberikan imbauan untuk pemakaian masker, jumlah orang yang boleh mendatangi pub atau hal berkenaan dengan karantina.
Keadaan darurat juga memberikan kuasa kepada Kepala Bidang Kesehatan dan petugas lainnya untuk menahan siapa saja "dalam masa tertentu untuk mengurangi risiko ancaman terhadap kesehatan publik".
Kuasa lain yang bisa dilakukan adalah membatasi pergerakan orang, melakukan pemeriksaaan tempat tanpa surat izin, dan "memberikan perintah kepada petugas untuk melakukan sesuatu guna melindungi kesehatan publik".

Premier Daniel menggambarkan keadaan darurat ini sebagai "instrumen hukum" yang memungkinkan penerapan aturan keselamatan dari COVID-19 di tempat kerja, pembatasan di kafe dan restoran, serta kekuatan hukum untuk mengawasi mereka yang dites positif harus menjalani isolasi di rumah selama 14 hari.
Apa yang ingin dilakukan pemerintah Victoria?
Aturan mengenai keadaan darurat di Australia tercantum dalam Undang-undang Kesehatan dan Kesejahteraan Publik yang membatasi penerapan keadaan darurat selama enam bulan saja.
Di negara bagian Victoria, termasuk Melbourne, keadaan darurat pertama kali diterapkan tanggal 16 Maret, setelah ada beberapa kali perpanjangan selama empat minggu, yang tadinya akan berakhir 13 September.
Negara bagian Victoria dengan ibukota Melbourne ingin memperpanjang keadaan darurat selama 12 bulan lagi
- Dunia Hari Ini: Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam
- Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia, Begini Reaksi Australia
- Dunia Hari Ini: Katy Perry Ikut Misi Luar Angkasa yang Semua Awaknya Perempuan
- Dunia Hari Ini: Demi Bunuh Trump, Remaja di Amerika Habisi Kedua Orang Tuanya
- Benci Tapi Rindu Asing: Tradisi Lama Warisan Orde Baru?
- Benci Tapi Rindu Asing: Tradisi Lama Warisan Orde Baru?