Mengejutkan! Pak Kapolda Daftar ke PDIP
jpnn.com, SAMARINDA - Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin, menunjukkan keseriusannya maju di Pilgub Kaltim 2018. Dia telah mendaftar sebagai calon gubernur di PDIP.
Orang nomor satu di kepolisian Kalimantan Timur itu menambah jumlah pendaftar di partai berlambang banteng, menjadi 11 kandidat.
Nama Safaruddin muncul bersama seorang lainnya, yakni Staf Ahli Gubernur Kaltim, M Sya'bani.
Keduanya sudah mengikuti fit and proper test di DPP PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu. Keduanya melengkapi berkasnya di DPD PDIP Kaltim.
Ketua Bapilu DPD PDIP Kaltim, Very Huraq Diana Wang ketika dikonfirmasi, Rabu (9/8) awalnya tidak mengetahui jika satu dari dua nama tambahan pelamar PDIP adalah kapolda Kaltim.
Pengumuman yang disampaikan tim penjaringan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Balikpapan menyebutkan pendaftar bernama M Sya'bani dan Safaruddin.
"Kalau Pak Sya'bani, saya paham adalah staf ahli gubernur Kaltim atau mantan asisten II Setprov Kaltim. Nah memang ada satu nama yang tertera, hanya Safaruddin, ya saya mengetahuinya seperti itu. Tapi setelah saya kroscek memang benar Pak Kapolda Kaltim," kata Very.
Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis mengaku baru akan mengkroscek informasi ini ke DPP. "Nah saya tidak tahu kalau Pak Kapolda juga ikut daftar, nanti saya coba cek ke panitia ya," ujarnya.
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin, menunjukkan keseriusannya maju di Pilgub Kaltim 2018. Dia telah mendaftar sebagai calon gubernur di
- Emak-emak Senang Program GRATISPOL, Rudy-Seno: Bisa Hemat Rp 1 Juta Per Bulan
- Seno Aji Sebut Rudy Mas’ud Telah Berangkatkan Ratusan Orang untuk Umrah Pakai Dana Pribadi
- Pengamat Ini Kritik Keras Fenomena Dinasti Politik di Kaltim: Erat dengan KKN
- Elektabilitas Moncer, Rudy Mas'ud-Seno Aji Diprediksi Kalahkan Petahana di Pilgub Kaltim
- Rudi Mas'ud Maju Pilgub Kaltim, Pengamat: Masyarakat Mesti Tolak Politik Dinasti
- Rudi Mas'ud Dinilai Tak Akan Profesional Jika Jadi Gubernur Kaltim, Aktivis: Erat dengan Dinasti Politik