Mengenai Vaksin Berbayar, Pimpinan DPD RI: Seharusnya Dibatalkan

Selain itu, Sultan juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi strategi vaksinasi yang dinilai kurang tepat sasaran dan tidak berorientasi kepada ketahanan kinerja ekonomi nasional.

Menurut dia, tingginya angka kasus positif di tengah gencarnya kegiatan vaksinasi di masyarakat yang bahkan ditargetkan hingga satu juta vaksin per hari justru tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penurunan kasus positif harian. Artinya proses vaksinasi yang dilakukan selama inibelum efektif memotong mata rantai polarisasi penyebaran virus Corona.

“Ini karena pemerintah juga mempertimbangkan geliat aktivitas ekonomi nasional agar terus berputar. Namun kita lupa bahwa yang menggerakkan roda ekonomi nasional adalah 140 juta tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih aktif berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di tengah ancaman pandemi Covid-19," ungkap mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini.

Oleh karena itu, menurut Sultan, selain tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dalam sudut pandang lainnya seharusnya kelompok tenaga Kerja adalah objek vaksinasi prioritas yang utama jika kita ingin menekan angka kasus positif harian sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional.

"Jadi, kalau alasan pemerintah menerapkan vaksin berbayar untuk mempercepat proses pemerataan vaksinasi bagi masyarakat itu tidak tepat," kata dia.

Sultan juga meminta pemerintah tetap fokus membangun alternatif Rumah Sakit Darurat dengan dukungan fasilitas penanganan yang optimal bagi pasien penderita Covid-19.

"Penambahan dan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat adalah prioritas kebutuhan yang mesti disiapkan pada saat ini. Sebab kita harus menyiapkan diri dalam skema terburuk sekalipun untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia,” kata Sultan.(jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: