Mengenang Kudatuli, Pembuka Jalan Megawati ke Puncak Kekuasaan

jpnn.com - TEPAT pada tanggal 27 Juli, 20 tahun silam, sebuah catatan kelam mewarnai sejarah Indonesia. Hari itu, Sabtu, terjadi penyerbuan ke kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan Kudatuli (akronim dari kerusuhan 27 Juli) dan Sabtu Kelabu itu merupakan buntut konflik internal PDI. Tapi sudah 20 tahun berlalu, peristiwa itu tetap menyisakan kepedihan mendalam dan mencoreng praktik demokrasi yang harusnya selaras dengan Pancasila.

Waktu itu, penguasa Orde Baru  telah bertindak diskriminatif  atas permasalahan di internal PDI. Megawati Soekarnoputri yang kala itu ketua umum yang sah di PDI, dilengserkan lewat konspirasi politik .

Penyerbuan itu  merupakan  siasat penguasa  untuk mengakhiri kepemimpinan Megawati yang naik menjadi ketua umum PDI dalam kongres luar biasa (KLB) di Surabaya, 1993.

Jika saja pemerintah bertindak sebagai pembina politik   yang arif dan bijaksana, tentu demokrasi Pancasila yang kita junjung itu tidak akan ternoda dan noda hitam tidak akan  mencoreng perjalanan bangsa ini. Bahkan, dunia internasonal mungkin tidak akan  mengecam rezim Orde Baru karena bertindak represif pada  pendukung Megawati.

Tapi jarum jam memang tak bisa diputar balik. Saat itu beberapa orang  tewas dan  mengalami luka-luka berat akibat penyerbuan di kantor DPP PDI. Pendukung Megawati di dalam kantor DPP PDIP yang diserbu justru ditangkap dan ditahan.

Komnas HAM pun berkesimpulan ada tragedi  kemanusiaan dalam kejadian ini. Rekomendasi Komnas HAM yang kala itu dipimpin Baharuddin Lopa juga menyimpulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Kejadian itu bermula dari rencana kongres yang disampaikan pengurus DPP PDI kubu Fatimah Achmad. Tiba-tiba mereka mempersoalkan keabsahan Munas tahun 1993.