Mengenang Kudatuli, Pembuka Jalan Megawati ke Puncak Kekuasaan

Tetapi  Megawati menolak. Apalagi  setelah diteliti, berkas-berkas  pengajuan kongres  yang diklaim atas permintaan  sejumlah DPD dan DPC PDI ternyaya tidak beres karena bertentangan dengan mekanisme partai. Pihak Megawati  juga sudah menyampaikan persoalan itu ke menteri dalam negeri (Mendagri) serta pimpinan ABRI.

Dijelaskan juga, pelaksanaan  Munas PDI di Kemang, Jakarta Selatan tahun 1993 sudah sah dan sesuai dengan AD/ART partai berlambang kepala banteng itu. Dengan demikian, legalitas kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998  sah dan konstitusional.

Sayangnya,  penjelasan itu sama sekali tidak digubris. Sebaliknya, pemerintah lebih mendengarkan kubu Fatimah Achmad hingga merestui penyelenggaraan kongres di Asrama Haji, Pangkalan Mansyur, Medan tahun 1996.

Selanjutnya, pada 27 Juli 1996, massa yang mengatasnamakan PDI Pendukung Kongres tiba-tiba datang menyerang mau mengambil alih kantor DPP PDI dari tangan pendukung massa pendukung Megawati yang dikenal dengan sebutan PDI Promeg. Meski sempat mengadakan perlawanan, massa Promeg dapat dilumpuhkan setelah  pendukung kongres yang dibantu aparat kepolisian dan tentara merangsek masuk ke dalam.

Penyerbuan di DPP PDI itu memicu kerusuhan menyusul  adanya perlawanan hebat dari masyarakat.   

PDI Terbelah

Keberpihakan pemerintah itu kemudian mengantarkan PDI ke jurang perpecahan karena terbelah menjadi dua kubu. Pertama, kubu DPP yang mempertahankan hasil munas dan kubu kedua yang mendorong diadakannya kongres.

Kubu pertama dipimpin Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI yang dikukuhkan dalam munas, sedang kubu kedua adalah jajaran DPP yang dimotori Fatimah Achmad.