Mengepung Kantor PKS dan TV One Dinilai Berlebihan
jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan seruan pengepungan terhadap Gedung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan stasiun televisi TV One mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan pers.
"Pernyataan Marwan yang akan mengepung PKS terlalu berlebihan dan sangat intimidatif. Begitu juga dengan pernyataan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo yang memerintahkan pengepungan Tv One," kata Asep, saat dihubungi wartawan, Kamis (3/7).
Tindakan dan ancaman pengepungan ini, kata Asep, tidak boleh dibiarkan. "Ini sangat-sangat mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan pers yang telah kita raih dengan susah payah," ujarnya.
Aparat penegak hukum,lanjutnya, tidak perlu ragu mengambil tindakan karena ini sudah melanggar UU dan sudah mengarah pada tindak pidana. Menurutnya, polisi harus menindak dan tidak perlu ragu karena sudah pidana.
"Pengepungan TV One melanggar UU Pokok Pers, menghalangi kerja pers, siapapun tidak boleh melarang pers melakukan kerjanya. Pengepungan PKS juga sudah melanggar pidana, harus ada tindakan tegas," tegasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan seruan pengepungan terhadap Gedung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Penghitungan Kerugian Negara Berdasarkan IUP
- PMI yang Jadi Korban Pembunuhan di Hongkong Dipulangkan ke Tanah Air
- Polda Metro Jaya Buru Tersangka Penggelapan Haksono Santoso
- Masih Ragu Transplantasi Rambut? Simak Kiat Berikut
- Ketua Umum Bhayangkari Hibur Anak-anak Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
- Anak Guru PPPK di Karanganyar jadi Korban Pemerkosaan, Sang Ibu Minta Polisi Bertindak