Mengepung Kantor PKS dan TV One Dinilai Berlebihan

jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan seruan pengepungan terhadap Gedung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan stasiun televisi TV One mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan pers.
"Pernyataan Marwan yang akan mengepung PKS terlalu berlebihan dan sangat intimidatif. Begitu juga dengan pernyataan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo yang memerintahkan pengepungan Tv One," kata Asep, saat dihubungi wartawan, Kamis (3/7).
Tindakan dan ancaman pengepungan ini, kata Asep, tidak boleh dibiarkan. "Ini sangat-sangat mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan pers yang telah kita raih dengan susah payah," ujarnya.
Aparat penegak hukum,lanjutnya, tidak perlu ragu mengambil tindakan karena ini sudah melanggar UU dan sudah mengarah pada tindak pidana. Menurutnya, polisi harus menindak dan tidak perlu ragu karena sudah pidana.
"Pengepungan TV One melanggar UU Pokok Pers, menghalangi kerja pers, siapapun tidak boleh melarang pers melakukan kerjanya. Pengepungan PKS juga sudah melanggar pidana, harus ada tindakan tegas," tegasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan seruan pengepungan terhadap Gedung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB
- Polri Buka Seleksi Bintara, Kombes Sugandi: Gratis, Tidak Dipungut Biaya