Menggelembung, Biaya e-KTP Akan Dipangkas

JAKARTA  - Seandainya DPR tidak ’kucing-kucingan’ dan mau memberi penjelasan secara terbuka saat hendak berangkat studi banding ke luar negeri, mungkin tidak semua kunker dewan akan dipandang sinis oleh publik. Apalagi, kalau negara tujuan dan anggaran yang digunakan terbukti relevan.

Seperti perjalanan Komisi II DPR ke India,1 - 7 Mei lalu, ternyata membawa oleh -oleh yang cukup penting. Hal ini terkait dengan rencana penerapan e-KTP (KTP elektronik).

’’Belajar dari pengalaman India yang sukses menerapkannya, kami akan meminta peninjauan ulang anggaran e-KTP di Indonesia,’’ kata anggota Komisi II DPR Akbar Faizal di Gedung DPR, Selasa (10/5). Politisi dari Partai Hanura itu merupakan salah satu anggota rombongan kunker yang menghabiskan anggaran Rp 453,7 juta tersebut.

Akbar menuturkan India telah menggunakan teknologi yang sederhana, namun efisien untuk mengaplikasikan e-KTP. Bila Indonesia mau menirunya, dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan paling maksimal hanya Rp 4 triliun. Saat ini, penerapan e-KTP menjadi proyek dua tahun dengan anggaran total Rp 6,3 triliun. ’’Makanya, kami akan meminta rasionalisasi anggaran untuk e-KTP,’’ tegas Akbar.