Menggelembung, Biaya e-KTP Akan Dipangkas

Transparansi itu bukan hanya menyangkut anggaran. Tapi, juga berhubungan dengan penyampaian tujuan kunjungan dan relevanasi negara tujuan. ’’Kalau dianggap tak layak, pimpinan bisa menolak atau membatalkan, atau mengalihkan rencana kunjungan ke luar negeri yang diajukan,’’ imbunya.

Secara terpisah, Sekjen DPR Nining Indra Saleh berharap seluruh rombongan yang melakukan kunker ke luar negeri sepanjang masa reses yang baru saja berlalu segera menyerahkan laporannya. ’’Kami sudah meminta laporan - laporan mereka,’’ katanya.

Sepanjang masa reses DPR mulai 9 April sampai 9 Mei, setidaknya ada delapan alat kelengkapan DPR yang terdeteksi melakukan kunker ke luar negeri. Di antaranya, Komisi I (5 negara), Komisi X (2 negara), Komisi VIII (2 negara), BURT (2 negara), pimpinan dewan dan BKSAP (1 negara), Pansus RUU Mahkamah Konstitusi (1 negara), dan Komisi II (1 negara). Semua kunker ini menghabiskan total anggaran sebesar Rp 15,02 miliar. (pri/dyn)