Menggerakkan Tangan Kiri BUMN 22 Kali

Memang baru sekali ini ada pertemuan khusus antara seluruh direksi/komisaris BUMN dan Presiden. Presiden sendiri yang menghendaki adanya pertemuan tersebut. Presiden ingin memastikan bahwa BUMN benar-benar siap menjadi "tangan kedua" pemerintah. Banyak hal penting dan mendasar yang tidak bisa dikerjakan melalui APBN harus bisa dikerjakan oleh BUMN.

Presiden tidak ingin pembangunan berjalan lambat hanya karena, antara lain, proses politik APBN yang panjang. Di samping karena keterbatasan APBN sendiri. "Di semua negara demokrasi, proses politik memang harus seperti itu. Harus kita terima sepenuhnya. BUMN harus mengisi bagian-bagian yang memerlukan percepatan pembangunan," ujar Presiden.

Kemampuan investasi "tangan kiri" BUMN memang bisa mencapai Rp 250 triliun per tahun. Kurang lebih sama dengan kemampuan investasi "tangan kanan" APBN. Kemampuan investasi tersebut akan bisa meningkat manakala, misalnya, BUMN bersama-sama dengan swasta bisa "merebut" kue yang amat besar di BP Migas.

Di depan Presiden di acara tersebut saya mengemukakan tekad untuk mengajak swasta secara bersama-sama mengincar anggaran Rp 250 triliun setahun (sekali lagi:  setahun!) yang ada di BP Migas yang selama ini lebih banyak dikerjakan perusahaan asing.