Mengimpor Disaat Panen Petani, Mabes Bidik Tujuh Importir Nakal
jpnn.com - JAKARTA - Mabes Polri tengah membidik tujuh perusahaan importir nakal lantaran mengimpor komoditi pertanian di tengah masa panen dalam negeri. Akibat ulah impor tersebut, para petani di dalam negeri merugi karena harga komoditi yang di panen anjlok.
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, sudah ada tujuh perusahaan di dalam negeri yang diselidiki. "Ada tujuh perusahaan dalam negeri. Pengusahanya sudah ada (yang diselidiki). Mereka mengimpor cukup besar saat panen," ungkap Haiti disela-sela sebuah acara di Jakarta Selatan, Senin (10/8).
Menurut Haiti, para importir ini melakukan kegiatan tersebut hampir setiap tahun belakangan. Akibatnya, produksi dalam negeri mati.
"Mereka mengimpor cukup besar saat panen, sehinggaa produksi dalam negeri mati dan petani tidak mau produksi lagi," kata jenderal bintang empat itu.
Hanya saja, Haiti belum menjelaskan komoditi yang diimpor. Yang pasti, lanjut Badrodin, kasus yang ditangani Polda Metro Jaya ini juga akan berkembang kepada stakeholder terkait. Tidak hanya pengusaha saja.
"Kami akan telusuri mulai dari pengambil kebijakan sampai ke perdagangan," ungkap dia.
Dia menambahkan, siapapun yang terlibat kongkalikong dalam kasus ini akan diungkap. Termasuk para pejabat pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait.
"Justru itu, kami akan tertibkan. Kalau main-main pasti kena," tegasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Mabes Polri tengah membidik tujuh perusahaan importir nakal lantaran mengimpor komoditi pertanian di tengah masa panen dalam negeri.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN