Menguat, Desakan Revisi Aturan Pilkada

JAKARTA--Rencana untuk meninjau ulang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat, tampaknya bakal gol. Pihak pemerintah dengan DPR sependapat perlunya aturan mekanisme pilkada diubah.

Anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris menilai, pilkada secara langsung telah melanggar aturan yang dicantumkan di Undang-Undang Dasar, sehingga aturan pilkada di UU 32 Tahun 2004 harus segera direvisi.

“Dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Nah, demokrastis di sini bukan berarti dipilih langsung oleh rakyat," ucap Andi Yuliani Paris di gedung DPR, Senayan, Kamis (11/6). Demokrasi keterwakilan melalui pemilihan oleh DPRD juga tetap sah berdasar UUD 1945. Alasan lain, selama ini pilkada langsung lebih menghabur-haburkan uang.

"Saya pernah menemukan di beberapa daerah tidak ada pembangunan sama sekali karena kepala daerahnya sibuk mengembalikan dana kampanye yang sudah dia keluarkan saat pilkada. Nah, ini kan sama saja mengabaikan kepentingan publik,” ujar Andi.