Menguat, Dugaan Beras Plastik Ulah Pengacau Negara

jpnn.com - JAKARTA - Semakin menguat dugaan adanya ulah pengacau negara alias subversif di balik kasus munculnya beras sintetis alias beras plastik, yang kasusnya pertama kali ditemukan di Bekasi, Jawa Barat.

Setelah Mendagri Tjahjo Kumolo dan petinggi DPP PKB, kecurigaan juga datang dari Komisi VI DPR. Motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan diragukan, lantaran plastik lebih mahal dibanding harga beras.

"Kalau plastik dicampurkan ke beras, itu aneh karena harga plastik jauh lebih mahal, meski plastik daur ulang. Ini kami lihat ulah pengacau pangan. Ini subversif kenegaraan," cetus anggota Komisi VI Nasril Bahar kepada JPNN kemarin (25/5).

Namun, apa pun motifnya, komisi yang membidangi masalah perdagangan itu tetap menyalahkan kementerian perdagangan (kemendag). "Karena beras merupakan salah satu produk yang diawasi peredarannya, termasuk pasokan dan distribusinya. Ini tanggung jawab menteri perdagangan," ujar politikus PAN asal Sumut itu.

Nasril mengaku belum punya data di daerah mana saja terindikasi ada peredaran beras berbahaya itu, selain di Bekasi. Guna mendapatkan kepastian, termasuk motifnya, dalam pekan ini Komisi VI akan memanggil Mendag Rachmat Gobel dan jajaran intelijen negara lainnya.

Dikatakan lagi, Komisi VI mencurigai ada upaya yang dilakukan kelompok tertentu, yang motifnya bukan ekonomi. "Di tengah kegaduhan politik, tiba-tiba muncul kasus beras plastik. Ini tidak wajar," cetusnya.

Terpisah, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Agustin ditemui di sebuah acara diskusi di Jakarta, kemarin, mengaku belum tahu persis hasil uji laboratorium sampel beras plastik yang ditemukan di Bekasi, yang dilakukan BPOM.

Dia hanya mengklaim bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pengawasan terhadap seluruh produk bahan pangan, utamanya beras. "Intinya pemerintah melakukan pengamanan dan pengawasan produk-produk pangan," ucapnya.