Mengurai Masalah Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Pendidikan di masa pandemi, menurutnya juga berpotensi meningkatkan angka putus sekolah (APS) anak. Data dari KPAI sejak Januari hingga Februari 2021 ada 34 kasus APS. Penyebabnya karena menikah, menunggak SPP, bekerja hingga kecanduan gameonline.

“Untuk program bantuan kuota Rp7,2 T di 2020 dan Rp2,6 T di 2021 tidak ada evaluasi berapa banyak siswa yang menikmatinya. Apalagi infrastruktur dan jaringan internet masih terbatas,” bebernya.

Dia mengkritisi terkait program organisasi penggerak (POP) yang menuaikan polemik di kalangan organisasi masyarakat (Ormas). Karena, satu persatu ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU dan organisasi lainnya mundur dari program tersebut.

“Program merdeka belajar juga tidak jelas asal muasalnya. Karena konsep induk pendidikan harus merujuk pada UU sisdiknas,” ucapnya.

Ia menuturkan, pendidikan di masa pandemi Covid-19 harus memeerhatikan kesehatan dan kesehatan peserta didik, guru dan masyarakat. Selain itu juga pendidikan harus memperhatikan kembang tumbuh dan kondisi psikososial anak.

“PTM terbatas harus hati-hati dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Sehingga harus ada alternatif solusi PJJ,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Plt Kepala PP PAUD dam Dikmas Jabar Poppy Dewi Puspitasari. Dia mengatakan, beberapa tantangan pendidikan saat ini di antaranya adalah globalisasi dan revolusi industri 4.0. Sementara penyesuaian kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan.

"Peran pemerintah daerah bersama unsur lainnya harus memberi edukasi penerapan protokol kesehatan. Dan tetap mengedepankan kesehatan, keselamatan dan tumbuh kembang psikososial anak," katanya.