Menhan Ajak Ulama Bersama TNI dan Polri Memperkuat Persatuan

jpnn.com, PEKALONGAN - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengajak dan mengingatkan kepada para Ulama, Umaro bersama TNI dan Polri senantiasa menjaga dan memelihara hubungan tali silaturahim. Silaturahim dapat memperkuat persatuan dan kesatuan untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jangan sampai NKRI terpecah-belah,” tegas Menhan Ryamizard saat memberikan ceramah kebangsaan pada acara Silaturahim Ulama bersama Umaro, TNI dan Polri di Wilayah Pekalongan, Sabtu (15/12) di Pendopo Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Pekalongan Asib Kolbihi, Rais ‘Aam JATMAN Habib Luthf bin Yahya, Danrem 071/Wijaya Kusuma Kolonel Kav. Dani Wardhana, Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan.
Lebih lanjut, Menhan menyambut baik penyelenggaraan acara silaturahim ini. Pasalnya, acara ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan mulia. Apalagi silaturahim antara Ulama dengan Umaro, kalau tidak bersatu dan saling menghormati dapat mengakibatkan perpecahan bangsa.
“Saya ingin Ulama dan Umaro bersatu sesuai dengan tugas dan fungsinya atau kebersamaan masing-masing,” tegas Menhan.
Waspada Ancaman Terorisme dan Paham Radikal
Pada kesempatan itu, Menhan secara khusus mengingatkan tentang ancaman nyata saat ini yakni ancaman yang tujuannya mengubah cara pandang, contohnya ancaman terorisme dan paham radikalisme.
Menhan ingin semua memiliki pemahaman yang sama terhadap ancaman paham radikal tersebut.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengajak para Ulama, Umaro bersama TNI dan Polri senantiasa menjaga dan memelihara hubungan tali silaturahmi dan menjaga persatuan.
- Rapat Kerja dengan BNPT, Sugiat Apresiasi Zero Aksi Teror di 2024
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Paguyuban Ikhwan Mandiri Dukung Program Ketahanan Pangan
- Kemenhan Pangkas Rp 26,9 Triliun dari Anggaran, Belanja Pegawai Tak Terdampak
- Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Efisiensi, Kemenhan Beralasan Soal Kompetensi