Menhan Australia Batal Klarifikasi Penyadapan
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengungkap alasan mengapa Menteri Pertahanan Australia David Johnston batal memberikan pernyataan secara langsung pada awak media saat jumpa pers yang diagendakan hari ini, Jumat (8/11) di Gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Dia mengatakan Menhan Australia harus segera kembali ke negara Kangguru itu lantaran ada agenda lain.
"Menhan Australia tidak memberikan keterangan langsung karena dia harus kembali ke Australia, karena ada pertemuan penting di sana," ucap Purnomo.
Purnomo juga membantah bahwa David Johnston takut memberikan penjelasan secara langsung pada awak media yang sudah sejak pagi menunggunya karena merasa bersalah. "Bukan takut, tapi karena harus segera balik ke Australia karena ada pertemuan tadi itu," kata dia.
Sehingga jumpa pers ini hanya disampaikan oleh Purnomo bersama Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Sisriadi Iskandar.
Sebelumnya, Rabu (6/11) lalu Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Menhan Australia akan langsung memberikan pernyataan secara terbuka dihadapan awak media. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
"Besok kita akan membahas masalah ini dengan Menhan Australia dan mendengarkan penjelasan mereka. Untuk jumpa persnya akan diatur pada Jumat (8/11). Nanti kalian (wartawan-red) akan diberi kesempatan untuk bicara dengan Menhan Australia menanyakan secara langsung, biar jelas semuanya," papar dia.
Seperti diketahui Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013 lalu mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta. Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengungkap alasan mengapa Menteri Pertahanan Australia David Johnston batal memberikan
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?