Menhan: Filipina Enggak Main-Main Lho
jpnn.com - JAKARTA—Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kembali memastikan pemerintah Indonesia tidak akan membayar tebusan pada kelompok Abu Sayyaf. Ini disampaikannya menyusul kabar yang yang menyebut kelompok itu meminta uang untuk menukar WNI yang sakit.
“Tidak boleh seenaknya. Kalau seperti itu, dia bisa begitu terus. Apalagi pemerintah, sangat tidak boleh. Tawanan di sana kan banyak. Yang sampai bertahun-tahun ada. Kita kan relatif lebih cepat dari yang asing asing itu,” ujar Ryamizard di Jakarta, Kamis.
Dia menegaskan pemerintah tetap berupaya membebaskan para sandera. Salah satunya dengan intens berkoordinasi dengan otoritas di Filipina. Dia memastikan pemerintah Filipina tidak tinggal diam dengan kasus penyanderaan tersebut.
“Biarkan saja berproses. Filipina enggak main main loh ya. Sudah 11 ribu pasukan untuk mengepung itu. Sudah puluhan yang mati. Jadi gak main-main. Provinsi di sekitar sana yang dulu mendukung Abu Sayyaf setelah pemilu ini kan mendukung pemerintah. Ini sesuatu yang baik untuk upaya pembebasan,” beber Ryamizard.
Ryamizard meminta keluarga sandera dan masyarakat bersabar. Diakuinya tidak mudah membebaskan WNI yang disandera.
“Kalau khawatir, khawatir lah. Tapi mau apa lagi, bersabar saja. Membebaskan itu kan tidak gampang. Buktinya ada yang sampai tahunan tuh membebaskan. Kita mudah-mudahan enggak begitu lah. 2-3 bulan lah paling,” pungkasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA—Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kembali memastikan pemerintah Indonesia tidak akan membayar tebusan pada kelompok Abu Sayyaf.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ivan yang Suruh Siswa Menggonggong Dapat Kejutan dari Tahanan Polrestabes Surabaya
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan