Menhan Jamin RUU Kamnas Tak Kurangi Peran Polri

Lebih lanjut Purnomo mengatakan, RUU Kamnas juga tidak bertentangan dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.  "Sehingga tidak benar apabila RUU Kamnas ini akan mengurangi kebebasan pers," katanya.

Purnomo menambahkan, justru dengan keterlibatan masyarakat dalam Dewan Keamanan Nasional maka kebijakan dan strategis Kamnas ditetapkan dalam forum yang demokratis. "Kan ada unsur masyarakat di dalam Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional bukanlah lembaga operasional seperti Kopkamtib seperti masa orde baru dulu," jelasnya.

Lebih jauh dia menyatakan, RUU Kamnas yang terakhir diserahkan pemerintah ke DPR telah melalui harmonisasi dan sudah tidak bertentangan dengan UU 17 tahun 2011 tentang Intelijen maupun UU Nomor 7 2011 tentang Penanganan Konflik Sosial.

"Dengan demikian pemerintah memandang perlu pembahasan RUU Kamnas ini dilanjutkan. Apabila di dalam RUU ini terdapat hal-hal yg belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemerintah akan buka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk melakukan pembahasan lebih lanjut guna penyempurnaan," katanya.