Menhan Pesimistis Pelaku Kasus Talangsari Bisa Diusut
Rabu, 10 September 2008 – 13:02 WIB
Dalam penyelidikan, tim menemui kendala dalam meminta keterangan para purnawirawan TNI. Bahkan, terjadi tarik ulur pendapat tentang hal tersebut. Hingga laporan disusun, komnas baru berhasil menghadirkan mantan Menko Polkam Sudomo untuk dimintai keterangan. Purnawirawan lain yang tidak memenuhi panggilan, antara lain, A.M. Hendropriyono, Try Sutrisno, dan Wismoyo Arismunandar.
Dosen Fakultas Hukum Ubaya itu mengatakan, komnas akan menyerahkan laporan tersebut kepada Kejaksaan Agung yang akan bertindak sebagai penyidik. ”Kami memiliki waktu tujuh hari. Pekan depan sudah kami limpahkan,” terang perempuan berjilbab itu.
Kasus Talangsari bermula saat sekelompok warga dari Solo, Bandung, Jakarta, dan sekitar Lampung berpindah ke Talangsari, Lampung, pada akhir 1988 hingga awal 1989. Di sana warga disambut Warsidi sebagai pemimpin pengajian. Kedatangan warga juga direspons camat Way Jepara. Camat meminta Warsidi melaporkan pendatang baru itu. Namun, permintaan tersebut tidak ditanggapi. Sejak itu, kelompok Warsidi yang ingin menegakkan syariat Islam tersebut diawasi.
Pada 6 Februari 1989, pecah konflik pertama antara pengikut Warsidi dan aparat. Danramil 41121 Way Jepara Kapten Sutiman terbunuh. Esoknya, tindakan warga tersebut direspons aparat keamanan hingga akhirnya jatuh korban di kalangan warga. Namun, kesimpulan Komnas HAM itu dimentahkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Menurut guru besar UI itu, pemerintah tidak bisa langsung memproses kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) pada peristiwa Talangsari. Alasannya, tidak ada UU sebagai dasar memproses.
JAKARTA – Satu lagi kasus pelanggaran berat HAM bakal menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum. Komnas HAM mengategorikan kasus Talangsari
BERITA TERKAIT
- Judi Online Rusak Generasi Muda, Menpora Dito Nyatakan Perang
- 44 Pemimpin Muda Asia Tenggara Berkumpul Dalam AYF 2024
- Konon, Motif Polisi Tembak Rekannya di Sumbar Menyangkut Tambang Ilegal
- Choirul Anam: Polda Sumbar Harus Belajar dari Kasus Bharada E, Transparan ke Publik
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- BTN Raih Sertifikasi Green Building dengan Predikat Tertinggi