Menhan Puji Syafrie Syamsuddin

JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono didaulat menjadi salah satu pembicara di seminar bertema 'Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/7). Dalam kesempatan tersebut, Juwono memaparkan langkah-langkah yang telah diambilnya terkait upaya reformasi di tubuh Dephan dan Mabes TNI. Reformasi ini juga menyangkut perbaikan pengelolaan keuangan dan perbaikan mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

Dijelaskan Juwono, dalam kurun 30 tahun, yakni sejak 1969 hingga 1998, posisi Dephan dan Mabes Polri luar biasa kuatnya. Kuat di bidang politik, juga kuat di bidang keuangan. Dulu, pengelolaan keuangan di Dephan dan Mabes TNI sangat buruk. "Ada istilah bobo, yakni boros dan bocor," ujarnya. Boros karena membeli barang yang perlu tapi nilainya di mark up. Bocor karena memberi barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan.

Dana besar yang ada di Dephan dan Mabes TNI, kata Juwowo, dulu sering hanya dinikmati segelintir oknum petinggi saja. Setelah memasuki era reformasi, semua diubah secara total. "Tadinya dianggap sebagai penuh gurita, menjadi bancaan (dimakan rame-rame, red) dalam mengadaan alutsista," ujarnya lugas.

Juwono menjelaskan, keberhasilan Dephan dan Mabes Polri untuk melakukan reformasi di bidang pengelolaan anggaran tidak lepas dari peran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dephan Letjen Syafrie Syamsuddin dan Inspektur Jnederal (Irjen) Dephan Letjen Mar Syafzen Nurdin. "Yang satu dari Kopassus, yang satu dari Marinir. Pada April 2005 Sekjen dipegang Letjen Syafrie Syamsuddin, yang menjadi play maker untuk membangun dan menata pengadaan alutsista," papar Juwono memuji Syafrie.