Menhan Sebut RUU TNI Tak Memuat Aturan Soal Wajib Militer Buat Masyarakat Umum
Kamis, 20 Maret 2025 – 21:03 WIB

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI (Purn). Dr. Sjafrie Sjamsoeddin. Foto dok ASABRI
DPR sendiri pada Kamis (20/3) telah mengesahkan RUU TNI menjadi peraturan resmi setelah parlemen melaksanakan Rapat Paripurna.
Ketua DPR Puan Maharani menjadi tokoh yang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU TNI. Seluruh fraksi tak menolak rancangan aturan tersebut.
Puan dalam rapat juga mengungkap tiga substansi yang muncul dari RUU TNI. Pertama berkaitan Operasi Militer Selain Perang atau OMSP.
Selanjutnya, RUU TNI memuat tentang penambahan kementerian atau lembaga yang bisa ditempati prajurit aktif serta usia pensiun anggota militer yang disesuaikan kepangkatan. (ast/jpnn)
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membantah narasi yang mengungkapkan Revisi UU TNI yang disahkan Kamis (20/3) ini memuat kewajiban warga untuk wajib militer.
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- IDCI Nilai Pertahanan Siber Seharusnya Jadi Tugas Utama TNI
- Pengamat: Pengesahan RUU TNI Jadi Warning Bahaya Deligitimasi Kekuasaan Pemerintahan Prabowo
- Alasan Hasan Nasbi Sarankan Kiriman Kepala Babi ke Kantor Tempo Dimasak Saja, Hmmm
- Demo Tolak RUU TNI di DPRD Kota Malang Ricuh, Begini Situasinya
- Soal Demo RUU TNI di DPRD DIY, Sri Sultan: Jangan Merusak
- Farhan Sayangkan Ulah Massa Merusak Fasum hingga Bank