Menhub Ancam Maskapai Nakal

JAKARTA - Menteri perhubungan Jusman Syafii Djamal mulai gerah dengan sikap perusahaan maskapai penerbangan yang terkesan seenaknya.Terutama bagi maskapai yang hanya memburu untung, dan tidak pernah melakukan perawatan pesawat. ''Kami tidak akan segan-segan mengeluarkan maskapai penerbangan yang tidak bisa merawat armada pesawatnya dengan baik,'' kata Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/4).

Pernyataan Djusman sekaligus sebagai peringatan bagi perusahaan maskapai penerbangan yang saat ini tidak serius dalam mengelola manajemen pemeliharaan pesawat.Dikatakan Jusman, kebijakan sesuai UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas maskapai penerbangan Indonesia, serta mewujudkan sistem transportasi udara yang aman dan nyaman. Apalagi, UU ini merupakan hasil penyempurnaan dari UU sebelumnya, tentu akan menjadi pondasi kuat pemerintah untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan menyangkut keselamatan penerbangan guna merealisasikan program road map to zero acident.

''Tidak ada alasan bagi maskapai untuk membangkang, karena sudah ada rules-nya,'' tegas Jusman di Jakarta, Kamis (02/04).

Dijelaskan, mengeluarkan operator-operator penerbangan yang tidak mematuhi aturan dari kompetisi merupakan hak dan kewajibannya sebagai Menhub. ''Semua hal menyangkut keselamatan transportasi menjadi tanggungjawab saya selaku Menhub, termasuk mengeluarkan semua operator yang tidak penuhi aturan dari kompetisi. Ini adalah upaya untuk membenahi seluruh mekanisme,'' ungkapnya.

Diakuinya, tindakan pengawasan yang dilakukan Dephub saat ini memang belumlah sempurna. Mengingat masih minimnya personel pengawas yang ada. Kendati belum sempurna, namun pengawasan itu sudah berjalan dan kini akan terus ditingkatkan.Bukti riil yang telah dilakukannya adalah tindakan peningkatan pengawasan terhadap maskapai-maskapai yang menggunakan pesawat tua. Bahkan, pengecekan mendalam terhadap pesawat-pesawat yang mengalami masalah menjadi salah satu agenda pokok dalam program peningkatan pengawasan.