Menhub Janji Tak Lindungi Anak Buah Korupsi
Rabu, 02 Juli 2008 – 13:51 WIB
JAKARTA - Menteri Perhubungan Djusman Syafei Djamal memberi sinyal untuk tidak memberikan perlindungan pada anak buahnya jika ada yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bulyan. Mantan Dirut Dirgantara Air Service itu bahkan berjanji pihaknya siap memberikan informasi yang dibutuhkan KPK di seputar kasus yang diduga terkait pengadaan kapal patroli di Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan itu. ”Kita siap membantu. Saya juga sudah membicarakan hal ini dengan Pak Antasari (Ketua KPK),” kata Djusman.
Mengenai investigasi internal, Djusman melanjutkan, pihaknya menunggu proses yang akan dilakukan KPK. ”Kita tunggu saja,” imbuhnya.
Kendati begitu Djusman menolak menggunakan istilah kecolongan. ”(Itu) bukan kecolongan. Ini kan suatu dugaan, temuan yang dilaksanakan KPK dan ternyata itu berada di lingkup kerja di Dephub,” katanya. Selama ini, lanjutnya, mekanisme manajemen keuangan di departemennya berjalan sesuai dengan ketentuan. ”Normal. Kita melalui jalur yang ada dengan mengajukan anggaran ke Departemen Keuangan, dan setelah itu dibahas dengan mitra kerja kita komisi V DPR,” tegasnya. Bulyan duduk sebagai anggota komisi V dari Fraksi Bintang Reformasi.
Belum jelas Bulyan terkait kasus pengadaan yang mana karena tahun ini ada dua proyek pengadaan kapal di Ditjen Perhubungan Laut. Yaitu pengadaan 20 unit kapal patroli kelas 3 dengan plafon biaya sebesar Rp 120 miliar yang telah dimenangkan lima perusahaan galangan kapal pada 23 Mei lalu dan pengadaan kapal patroli kelas 1b senilai Rp 125 miliar yang masih dalam persiapan. (naz)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Djusman Syafei Djamal memberi sinyal untuk tidak memberikan perlindungan pada anak buahnya jika ada yang terlibat dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ariawan: KWP Siap Berkolaborasi dengan DPD RI Demi Bangsa dan Negara
- Judi Online Rusak Generasi Muda, Menpora Dito Nyatakan Perang
- 44 Pemimpin Muda Asia Tenggara Berkumpul Dalam AYF 2024
- Konon, Motif Polisi Tembak Rekannya di Sumbar Menyangkut Tambang Ilegal
- Choirul Anam: Polda Sumbar Harus Belajar dari Kasus Bharada E, Transparan ke Publik
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong