Menhut Lapor ke Panglima TNI

Secara terpisah, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan, Kolonel I Wayan Midhio, mengaku sudah mendengar soal temuan itu. "Saya belum membacanya. Tapi, saya dengar sekarang masih dianalisa oleh Direktur Wilayah Perbatasan," katanya.

Soal sanksi bagi prajurit TNI yang terlibat, Wayan menyerahkan sepenuhnya pada Markas Besar TNI. "Itu soal teknis, diserahkan ke Mabes TNI langsung," katanya. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, menegaskan bahwa pihaknya akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti. Namun, kata Sagom, hasil riset itu adalah temuan lama yang diungkap kembali.

Direktur Eksekutif  INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Donatus K Marut, menilai bahwa TNI di perbatasan harus segera direorganisasi. "Kita melihat bahwa masalah itu soal keamanan. Selama ini sudah ada TNI dan polisi, tapi justru mereka sendiri yang terlibat," katanya.

Menurut Donatus, TNI tidak perlu ditempatkan di perbatasan. "Jika pemerintah menugaskan, operasi baru jalan. Itu lebih baik dan tidak menimbulkan problem baru," katanya pula.