Menimbang Bentuk Hukum Ideal Bagi Pokok-Pokok Haluan Negara

Pilihan Terhadap Bentuk Hukum PPHN 

Berdasarkan komparasi PPHN di negara lain dan teori-teori hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk hukum ideal untuk PPHN adalah Ketetapan MPR, karena:

1. Lebih kuat dibanding Undang-Undang, tetapi tetap fleksibel dibanding UUD.

2. Menjaga keseimbangan dalam sistem presidensial.

3. Memastikan kebijakan pembangunan nasional tidak berubah drastis setiap pergantian pemerintahan.

4. Sesuai dengan sistem demokrasi permusyawaratan yang dianut Indonesia

Selanjutnya, untuk menghidupkan kembali PPHN harus dilakukan dengan amandemen UUD 1945 (terbatas), kenapa amendemen? Karena putusan MK Nomor 66/PUU-XXI/2023 menetapkan MPR tidak dapat menyusun Ketetapan yang bersifat regeling.

Hal yang perlu dilakukan penyempurnaan yakni terhadap kedudukan MPR yang merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sudah menjadi suatu keharusan bagi MPR untuk diberikan kewenangannya kembali agar dapat membentuk PPHN sebagai pedoman arah pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.