Menimbang Kisah Ubuntu untuk Rekonsiliasi Politik di Masa Lalu
Oleh: Agus Widjajanto - Praktisi Hukum dan Pengamat Pemerhati Sosial Budaya
Hal itu juga yang mendorong dilakukannya rekonsiliasi atas kejahatan dalam politik Aphartheid di Afrika Selatan.
Dalam kontek kondisi di Indonesia khususnya, sistem peradilan di Indonesia yang katanya merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sangat memprihatinkan.
Sebab, hukum dijadikan alat politik transaksional. Putusan hakim bukan lagi jadi mahkota hukum, tetapi sebagai sarana untuk mendulang kepentingan.
Hukum sudah menjadi ladang bisnis. Siapa kuat maka akan jadi pemenang seperti dalam hukum rimba.
Konsep dasar dibentuknya hukum adalah untuk mengatur tatanan dalam masyarakat agar masyarakat terlindungi baik hak maupun keselamatan dan kewajibannya dalam sebuah negara demi mencapai kesejahteraan bersama sekaligus membatasi kekuasaan absolut dari penyelenggara negara.
Dalam dunia modern saat ini, dalam dunia teknologi ditemukan hukum gratifikasi yang menjadi dasar dari penemuan teknologi ruang angkasa dan pesawat terbang.
Demikian juga ditemukan hukum Archimedes dan Pitagoras. Semuanya untuk kepentingan masyarakat agar bisa berguna sebagai alat mencapai kesejahteraan bersama.
Demikian juga sistem Hukum dalam suatu peradilan sebuah bangsa diciptakan untuk kepentingan bersama sebagai alat perlindungan masyarakat.
Rekonsiliasi Nasional bagi presiden yang telah purna tidak lagi menjabat diberikan harkat dan martabatnya sebagai seorang pemimpin negara ini.
- Nana Sudjana Ajak Pepabri Bantu Jaga Stabilitas Politik Menjelang Pilkada
- Soal Pertemuan Megawati-Prabowo, Puan: Silaturahmi Penting, Insyaallah
- Ronal Surapradja Maju Pilkada 2024, Tora Sudiro & TJ Ruth Bilang Begini
- Ogah Terjun ke Dunia Politik, Sule: Tidak Sesuai Ilmu dan Pengetahuan Saya
- Konon Ditawari Terjun ke Politik, Sule Menolak Tegas, Beberkan Fakta Ini
- Karna Suswandi Kembali Maju di Pilkada, KPK Takkan Hentikan Proses Hukum