Menjanjikan, Menko Rizal Bidik Eksportir Tuna

jpnn.com - JAKARTA - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan sepertiga stok tuna yang ada saat ini diperkirakan telah ditangkap pada kondisi “biologically unsustainable levels”. Sedangkan stok tuna sisanya yang berjumlah 66,7 persen pun telah ditangkap pada kondisi maksimum (fully fished).  

”Berdasarkan data FAO, Data stok sumberdaya tuna yang sama, khususnya di bagian barat Samudera Hindia, juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 30 persen selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh kegiatan IUU Fishing," kata Menko Rizal Ramli dalam sambutannya pada Bali Tuna Conference ke-2 dan International Coastal Tuna Business Forum ke-5, di Bali baru baru ini. 

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia sangat berpeluang menjadi eksportir utama komoditas Tuna di dunia yang merupakan salah satu efek positif dari pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing atau dikenal dengan IUU Fishing yang sangat gencar di implementasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.  

”Untuk mewujudkannya perlunya sinergi para stakeholders komoditi Tuna, dimana kita menyadari pentingnya Tuna baik bagi dunia bisnis maupun sebagai sumber asupan protein hewani bagi masyarakat dunia,” ujarnya. 

Menko Rizal juga menggarisbawahi pentingnya penerapan traceability, dimana sertifikat hasil tangkapan ikan menjadi prasyarat dari negara-negara yang menjadi pasar produk perikanan Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya. Rizal berharap traceability ini dapat meningkatkan daya jual serta penggunaan komoditas tuna Indonesia di pasar dunia. 

Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden No. 43 tahun 2016 tentang  pengesahan agreement on port state measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing (persetujuan tentang ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur). 

Penetapan Peraturan Presiden tersebut mendapat apresiasi dari FAO yang menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam penerapan Port State Measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing Agreement. (nel/ray/jpnn)