Menjelang ke Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo: Saya Tidak Mau Berandai-andai

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tidak mau berandai-andai mengenai kebijakan yang akan diambilnya terkait Papua.
Pasalnya, langkahnya selalu ditindaklanjuti dengan apa yang seharusnya dilaksanakan.
"Saya tidak mau berandai-andai, karena tanpa saya melihat tidak mungkin bisa merencanakan. Saya harus melihat dulu situasinya termasuk di Natuna, Papua maupun di daerah-daerah lain,” kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono seusai melaksanakan Serah Terima Jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) kepada Laksamana TNI Muhammad Ali di Lapangan Trisila Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap Jakarta Timur, Kamis, (29/12).
Menurut Yudo, dirinya menanyakan langsung kepada para komandan satuan mengenai keperluannya dan kebutuhannya agar dirinya dapat melakukan evaluasi.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga berencana bersama dengan para Kepala Staf Angkatan akan meninjau langsung daerah perbatasan seperti di Natuna maupun Papua padai awal tahun nanti.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, KSAL Laksamana Muhammad Ali menyatakan akan meneruskan program-program sebelumnya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas maupun sinergitas antar Angkatan, baik dengan TNI AD, TNI AU dan Polri.
“Saya juga akan meneruskan kebijakan-kebijakan Laksamana Yudo sesuai arahan Presiden RI dengan tetap menjaga soliditas dan netralitas TNI di Pemilu yang akan datang," ungkap KSAL.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tidak mau berandai-andai mengenai kebijakan yang akan diambilnya terkait Papua.
- Prabowo dan Pemimpin ASEAN Bahas Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Trump
- Papua dan Ujian Prabowo - Gibran
- Prajurit TNI Temukan Ladang Ganja di Pegunungan Papua
- Laksdya TNI Erwin S Aldedharma Berpeluang Jadi Panglima TNI
- Tokoh Agama Minta Masyarakat Papua Tak Terprovokasi Isu Pelanggaran HAM
- Kejaksaan Sita Rp 1,5 M Duit Panas PON Papua, Nixon Bidik Pejabat Negara