Menjelang Pemilu 2024, Ganjar Meminta Jangan Ada Politisasi Pembagian Bansos

jpnn.com - BOYOLALI - Capres RI nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pada tahun politik seperti sekarang ini, bantuan sosial telah menjadi komoditas yang berbau politik, yang mana banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya. Dahulu, ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Statemen (pernyataan) seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan, begitu," kata Ganjar seusai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).
Oleh karena itu, politikus berambut putih ini meminta supaya jangan ada politisasi terkait pembagian bansos yang menjadi hak masyarakat pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilu 2024.
"(Bansos) Jangan dipolitisasi, karena itu hak rakyat. Begitu, ya," ungkap Ganjar.
Dia menambahkan bahwa penyaluran bansos dilakukan begitu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah diusulkan oleh pemerintah dan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah rutin melakukan persiapan terkait penyaluran bansos.
Untuk diketahui, Ganjar memulai rangkaian kampanye di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, dengan menyapa warga dan pedagang di Pasar Kebon Agung.
Setelah mengunjungi Pasar Kebon Agung, Ganjar sarapan bersama warga di Warung Soto Mbah Lanjar yang berada tidak jauh dari pasar. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Capres RI Ganjar Pranowo meminta jangan sampai ada politisasi pembagian bansos menjelang Pemilu 2024.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Tebar Bansos, Aguan & Buddha Tzu Chi Perbaiki Ratusan Hunian Tak Layak di Jakarta
- Semarak Ramadan 2025, Petrokimia Gresik Tebar Bansos hingga Rp 682,5 Juta
- Genjot Upaya Kikis Kemiskinan di Jateng, Gubernur Luthfi Gelontorkan Bansos
- Luhut Blak-blakan soal Bansos Rp 500 Triliun yang Selama Ini Tak Tepat Sasaran
- Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Jauh Tinggalkan Anies & Ganjar
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi