JPNN.com 
Menkes Beberkan Kronologi Munculnya Ide Vaksin Berbayar Bagi Individu
Kemudian 5 Juli draf perubahan Permenkes nomor 10 Tahun 2021 ditandatangani. Selanjutnya pada 6 Juli Permenkes perubahan itu menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly demi memperoleh persetujuan.
Ide tentang vaksin berbayar bagi individu sebelum dikritik Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.
Menurut dia, kebijakan vaksin berbayar tidak etis pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengganas. Selain itu, kebijakan tersebut bakal membuat orang malas vaksinasi.
"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar," kata Tulus dalam keterangan persnya, Senin (12/7).
Menurut alumnus Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah itu, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap vaksin. Misalnya bakal ada anggapan vaksin berbayar kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk.
"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya," ungkap Tulus. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atau BGS tidak menampik bahwa pemerintah memiliki ide tentang vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- KPCDI Soroti Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pasien Ginjal, Kemenkes Tegaskan Ini
- Ketimpangan Gender Masih jadi Persoalan di Indonesia, Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
- 5 Penyakit yang Harus Diwaspadai saat Bencana Banjir
- Oneject Indonesia Luncurkan Mesin Hemodialisa & Kantong Cuci Darah, Menkes Bilang Begini
- Kemenpora Ajak Anak Muda Lebih Peduli Kesehatan, Wujudkan Indonesia Bugar
- Pemerintah Tekankan Kebijakan Kontrol GGL, Cegah Risiko Penyakit Kardiovaskular
