Menkes Dinilai Bohongi Publik

"Menkes seharusnya memberi statement yang menyejukkan, terutama dalam keadaan yang memicu kontroversi seperti ini. Selain itu ia juga harus menjelaskan program pemerintah apa yang akan dilakukan guna menyelamatkan masyarakat lemah, yang terganggu hajat hidupnya akibat PP tersebut, seperti kelompok petani tembakau," tegas Poempida.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, juga masih bisa dipertentangkan secara hukum. Apabila dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, katanya, maka PP tersebut pun bisa dicabut.

"Tapi ini belum apa-apa menteri malah telah menyampaikan informasi yang menyesatkan, dengan mengklaim zat adiktif lainnya sudah diatur oleh peraturan tentang psikotropika. Padahal tidak ada peraturan zat adiktif seperti alkohol dan caffeine misalnya untuk kesehatan yang juga diamanatkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan, red). Ini bisa saja Menkes terbuka untuk dituntut melakukan kebohongan publik," ujarnya.

Sebelumnya, Menkes Nafsiah Mboi mengeluhkan PP Nomor 109 Tahun 2012 yang tidak memuat larangan menjual rokok secara  batang. Ia juga memersoalkan waktu transisi bagi penerapan PP yang cukup panjang, yakni mencapai 18 bulan sejak ditetapkan.(gir/jpnn)