Menkes Jamin Jamkesmas Antikorupsi

Sayangnya, kata menkes, saat ini pihaknya mendapat laporan bahwa masih banyak warga miskin yang belum memiliki kartu jamkesmas. Untuk kasus tersebut, menkes menyalahkan bupati atau wali kota yang memberikan data warga miskin ke depkes. Sebab, kartu jamkesmas diberikan berdasarkan data bupati atau wali kota.

    

"Yang salah pemerintah daerah. Apalagi kalau kepala daerahnya berasal dari  partai yang  berbeda dengan partainya Pak SBY (partai demokrat, Red). Dia (bupati, Red)  tidak mau Jamkesmas sukses di daerahnya," para alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

    

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, menkes baru saja membuat surat edaran ke kepala desa se-Indonesia. Isinya adalah perintah memasang pengumuman nama-nama penerima kartu jamkesmas. Dengan pengumuman tersebut, rakyat bisa mengevaluasi siapa yang yang belum mendapat kartu jamkesmas. "Juga bisa ketahuan siapa warga yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan kartu jamkesmas," katanya.(tom)