Menkes Jangan Ambil Alih Kewenangan BPOM soal Izin Edar Obat

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Menkes Terawan Agus Putranto bahwa proses perizinan peredaran obat-obatan akan ditangani kemenkes, dari sebelumnya diurusi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menuai polemik.

Sejumlah pihak menilai pengambilalihan kewenangan itu cacat hukum karena menabarak Keppres dan Perpres.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang tugas, fungsi dan kewenangannya diatur oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2/2003 dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Presiden Jokowi pada 9 Agustus 2017 juga menerbitkan Peraturan Presiden No 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara tegas menetapkan BPOM sebaga LPNK yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pengawasan obat serta makanan.

“Perpres 80/2017 juga mengungkapkan bahwa Badan POM-RI memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar obat. Jadi, kalau Menkes mau ngambil lagi itu jelas menabrak dua aturan sekaligus,” kata Tulus.

Menurutnya, mengambil kembali kewenangan yang telah diberikan kepada BPOM tidak sejalan dengan kebijakan Presdien Jokowi yang ingin memperkuat BPOM dari sisi pre-market control dan post market control.

“Dari sisi pre-market, Badan POM saat ini telah punya divisi yang cukup baik dan handal untuk mengetahui berbagai macam bentuk pengujian obat, apakah Kemenkes punya hal ini. Lalu dari sisi post market, pengawasan obat itu kan harus dilakukan setelah diberi izin edar nah…Badan POM punya kaki tangan di daerah-daerah, Kemenkes nggak punya,” kata Tulus.

Menurut Tulus, Menkes tidak paham persoalan hulu masalah obat dan persoalan industri farmasi. Bahwa masalah utama mahalnya harga obat jelas bukan masalah perizinan, tapi masalah bahan baku obat yang hampir 100 persen masih impor, dan rantai distribusi obat yang sangat panjang. Bahkan dugaan adanya mafia impor obat inilah pemicu mahalnya harga obat.