Menkes: Kesehatan & Pendidikan Berkualitas jadi 2 Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada dua kunci penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030, yakni kesehatan dan pendidikan berkualitas.
Menurut Budi, kedua hal itu sangat penting agar penduduk Indonesia bisa mencapai target pendapatan Rp 15 juta per bulan sebagai salah satu syarat menjadi negara maju.
“Caranya bagaimana supaya orang punya pendapatan Rp 15 juta? Gampang. Pertama dia mesti sehat, kedua mesti pinter,” ucap Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/12).
Sektor kesehatan dinilai Budi sangat penting dan utama dibanding pendidikan karena saat ini kasus stunting di Indonesia masih cukup banyak.
Berdasarkan data yang dimilikinya, prevalensi stunting berada pada angka 25 persen atau sekitar 5 juta anak per tahun.
“Masyarakat tidak bakal pintar nantinya jika stunting masih banyak. Let’s say orangnya pintar, tapi tidak sehat, kena stroke, gak bisa pergi ke kantor, bagaimana bisa menghasilkan? Itu kenapa sehat dan pinter itu penting, harus dijaga,” kata dia.
Eks Wakil Menteri BUMN itu berharap siapapun presiden yang terpilih pada 2024 nanti dapat memilih Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan yang terbaik.
Hal itu lantaran Indonesia hanya memiliki waktu kurang dari tujuh tahun sebelum memasuki 2030 dengan target menjadi negara maju.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada dua kunci penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030, yakni kesehatan dan pendidikan berkualitas.
- Menteri Merapat ke Rumah Jokowi, Muzani Gerindra: Pak Prabowo Tidak Merasa Terganggu
- Idrus Yakin Tidak Ada Matahari Kembar, Cuma Upaya Membenturkan Prabowo dan Jokowi
- Indonesia Luncurkan Indonesian Society of Regenerative Medicine
- Sekjen GibranKu Angkat Bicara Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Tegas
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Duka, BKN Ungkap Jumlah Penerbitan SK PPPK 2024, Siap Buka-bukaan?
- Menteri Prabowo Sebut Jokowi Bos, Guntur PDIP Ingatkan Bahaya Gerhana Politik