Menkes Mau Pakai Data KPU, Ahli Epidemiologi: Orang Meninggal juga Divaksinasi dong?
jpnn.com, JAKARTA - Ahli epidemiologi dr Tifauzia Tyassuma mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan data menjadi permasalahan di negeri ini, dan bukan hanya data yang ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Itu juga (masalah) epidemiologi. Data enggak pernah bisa kami ambil sebagai sesuatu yang valid di lapangan. Apalagi data di Indonesia itu jelek sekali, bukan saja milik Kemenkes," kata Tifauzia di kanal YouTube Hersubeno Arief Point.
Dia melanjutkan, Menkes Budi Gunadi Sadikin wajar saja pusing dengan data yang tidak sinkron, apalagi dengan background keuangan yang terbiasa dengan angka-angka yang solid.
"Beliau ini kan backgrund-nya keuangan yang biasa dengan angka yang solid, makanya ketika pindah ke Kemenkes ya saya bilang welcome to the jungle, Mas Budi Gunadi," katanya.
Di sisi lain, mantan Direktur Eksekutif dari Clinical Epidemiology dan Evidence Based Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RS Cipto Mangunkusumo ini juga mengkritisi mengenai data KPU yang justru dipakai Kemenkes.
Menurutnya harus diperjelas dulu data apa yang membuat Menkes Budi Gunadi bingung.
Apakah data untuk finalisasi proyek vaksinasi yaitu menghabiskan 426 juta dosis itu ataukah yang mana? "Data apa lagi yang mau diambil, itu yang harus diperjelas, kok kemudian tiba-tiba berkesimpulan mengambil data KPU," katanya.
"Padahal tahu kan bagaimana data KPU. Waktu dua gelaran pemilihan (Pilpres dan Pilkada - Red) saja data orang meninggal juga masuk, Nanti itu kalau dipakai sebagai target, orang meninggal juga divaksinasi dong," sambungnya.
Ahli epidemiologi Tifauzia Tyassuma mengkritik langkah Menkes yang konon akan menggunakan data KPU untuk program vaksinasi.
- Kasus Dengue Meningkat, Kemenkes dan Takeda Gencarkan Upaya Pencegahan
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024
- Peran Pemda & Masyarakat Penting untuk Mencapai Nol Kematian Akibat Dengue 2030
- Kemenkes Diminta Tuntaskan Masalah Pemberhentian Anggota KTKI
- Dipanggil Prabowo, Menkes Budi: Pembekalan Supaya Enggak Korupsi
- INN RS PON Perkuat Layanan Kesehatan Otak dan Saraf di Indonesia