Menkes: Puluhan Tahun Industri Rokok Untung Besar

jpnn.com - JAKARTA -- Kementerian Kesehatan hingga saat ini masih memperjuangkan untuk mengakses Framework Convention in Tobacco Control (FCTC) yang akan mengatur mengenai industri produksi rokok di industri dan konsumsi rokok.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengungkapkan sudah saatnya industri rokok di Indonesia diatur lebih ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat.
"Sudah puluhan tahun mereka (industri rokok) dapat keuntungan besar sekali dari kita, mestinya mereka bisa sekarang ingat kesehatan anak bangsa. Keuntungan yang besar ini saya rasa 7 keturunan tidak akan kurang. Pakailah untuk orang lain lebih sehat," ujar Nafsiah di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, (27/2).
Terkait nasib buruh yang bekerja di industri rokok, Nafsiah menyatakan, masih ada alternatif pekerjaan lainnya. Selain itu, kata dia, pengetatan industri rokok itu akan berlangsung secara bertahap, oleh karena itu pemerintah pun akan memikirkan nasib para buruh yang bekerja.
"Kan bukan itu satu-satunya pekerjaan yang ada. Dan tidak langsung hari ini berhenti itu kan harus ada roadmap, kapan itu harus benar-benar berhenti," tegasnya.
Menurut Nafsiah saat ini tercatat ada sekitar 66 juta orang merokok, sebagian di antaranya sudah adiktif. Oleh karena itu pengendalian rokok tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.
Menurutnya, saat ini rokok dijual dengan harga murah dan dikonsumsi hampir oleh semua umur. Namun, tidak ada yang menyadari dampak penyakit yang ditimbulkan rokok membutuhkan biaya pengobatan yang lebih besar dibanding harga rokok. Oleh karena itulah, FCTC didorong agar diratifikasi juga oleh Indonesia. Saat ini posisi draft regulasi internasional untuk pengendalian dampak konsumsi tembakau itu masih menunggu persetujuan Presiden.
"Pengobatan luar biasa besar. Akibatnya sangat jauh, mungkin Rp 100 triliun untuk jokinya, tetapi pengobatannya berapa. Makin lama akan makin banyak," tandasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA -- Kementerian Kesehatan hingga saat ini masih memperjuangkan untuk mengakses Framework Convention in Tobacco Control (FCTC) yang akan mengatur
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih