Menkes Soroti Kampanye Pilkada

JAKARTA – Maraknya calon-calon pemimpin daerah yang menggunakan kesehatan sebagai komoditas politik mereka menjadi salah satu hal yang disoroti oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Hal ini disebutkan sebagai salah satu tantangan berat bagi stakeholder  layanan kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya. “Ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) seringkali menggunakan kesehatan sebagai icon atau bahan kampanye terutama untuk pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin,” ujarnya di Jakarta.

Menkes mengemukakan bahwa mulai terlihat perubahan yang signifikan di dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. “Namun dengan adanya kampanye tersebut maka masalah dan tantangan di bidang kesehatan saat ini makin berat dan kompleks,” ungkapnya.

Penulis buku “Saatnya Dunia Berubah” itu, menjelaskan bahwa beberapa permasalahan di bidang kesehatan seperti akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas masih belum tercapai. Hal itu disebabkan karena faktor geografi, faktor ekonomi, dan juga ketidak-tahuan masyarakat.

“Masyarakat berada pada pihak yang lemah, kurang mempunyai kemampuan dalam voice dan choice dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya,” sebutnya.

Menkes mencontohkan pelayanan bagi masyarakat miskin melalui Program Jamkesmas yang merupakan program primadona Presiden RI.

“Pemberian status badan layanan umum atau BLU kepada rumah sakit, tentunya menjadi suatu peluang untuk memperbaiki manajemen rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Upaya pemerataan fasilitas kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan harus terus dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Apabila pemerataan fasilitas kesehatan dapat dilaksanakan, yang dilengkapi dengan tenaga, peralatan dan perlengkapan dan biaya operasional yang memadai, maka masalah akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat diatasi.