Menkes Terawan Berulang Kali Jadi Juara di Survei Menteri Terburuk
jpnn.com, JAKARTA - Sikap Presiden Jokowi yang mendukung segala bentuk penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah sebuah sikap yang patut diacungkan jempol. Artinya, Presiden Jokowi tidak pernah melindungi anak buahnya yang terbukti merampok uang negara.
Menanggapi kegentingan ini, Abi Rekso selaku analis kebijakan publik menyatakan bahwa kebutuhan reshuffle semakin nyata. Sudah saatnya Presiden Jokowi mempertimbangkan hal ini secara segera.
"Reshuffle kali ini adalah kebutuhan atas menjawab kebuntuan sistem. Sudah ada dua Menteri Kabinet Jokowi yang tersangkut masalah korupsi. Sebelum catatan Itu bertambah ada baiknya Presiden mulai mempertimbangkan rombak kabinet segera mungkin. Ini bukan soal politik akomodatif, ini tentang keberlangsungan sistem pemerintah di masa krisis pandemi" papar Abi Rekso.
Kemudian juga muncul pertanyaan publik, apakah ada juga catatan buruk kinerja kementerian diluar dua menteri yang tersangkut masalah korupsi?
Abi Rekso menjelaskan, di luar dua nama yang sudah tersangkut korupsi nama Menkes Terawan juga menjadi sorotan penilaian yang kurang memuaskan.
"Sektor kesehatan adalah barang publik yang sangat vital bagi masyarakat. Sudah semestinya sejak awal orang yang memimpin Kementerian Kesehatan adalah orang yang selalu bergumul pada problem kesehatan rakyat. Bukan semata-mata orang yang meletakan pelayanan kesehatan sebagai sektor bisnis jasa. Itu bertentangan dengan paradigma keadilan sosial." tambah Abi Rekso.
Abi Rekso juga menilai absennya kepemimpinan birokrasi dan komunikasi publik selama Menteri Terawan memimpin. Kedua hal tersebut dianggap sangat buruk, hal Itu juga yang membuat Kementerian Kesehatan semakin tidak berperan selama pandemi.
Bahkan dalam banyak survei independen menjelaskan bahwa jika terjadi reshuffle kabinet maka nama Terawan Agus Putranto yang paling awal diganti.
Abi Rekso menjelaskan, di luar dua nama yang sudah tersangkut korupsi nama Menkes Terawan juga menjadi sorotan penilaian yang kurang memuaskan.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- 59% Gen Z dan Milenial Gunakan Paylater untuk Atur Cash Flow
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel