Menkeu Akhirnya Diboikot DPR

Beberapa perwakilan Fraksi lainnya juga menyatakan pendapat yang sama. Bahkan dikatakan bahwa meski kepastian hukum terkait Century belum sampai di final, namun opsi C yang menyatakan bailout sebesar Rp6,7 triliun bermasalah telah menyatakan bahwa Sri Mulyani termasuk salah satu pihak yang dinilai bertanggungjawab.

"Marilah antara pemerintah dan legislatif ini sama-sama saling menghargai. Termasuk juga menteri keuangan Ibuk Sri Mulyani kami minta juga untuk menghargai dewan. Karena keputusan dewan terkait Century adalah keputusan rakyat juga. Apalagi sudah ada mandat Presiden yang harus kita hargai juga. Artinya, kehadiran Menkeu isa digantikan Menko Ekonomi untuk bahas APBN," kata anggota lainnya, I Gusti Agung Rai.

Namun tidak semua kalangan dewan menolak kehadiran Menkeu Sri Mulyani. Andi Rahmat dari Fraksi Demokrat dengan tegas menolak aksi boikot yang dilakukan oleh rekan-rekannya terhadap Sri Mulyani."Kita sekarang ini sedang membahas yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan rakyat kita. Kalau memang tidak mau menerima Sri Mulyani, mengapa kita membuat surat undangan untuk beliau? Bagaimanapun, secara konstitusi, Sri Mulyani masih Menteri Keuangan dan Presiden belum pernah memecat atau memberhentikan beliau," katanya.

Meski pembelaan dari Andi Rahmat justru menambah ramainya suasana rapat, Andi tetap bersikukuh bahwa rapat tetap harus dilanjutkan demi kepentingan rakyat. Perihal surat rekomendasi Presiden, Andi meminta agar surat tersebut disikapi dengan arif dan bijaksana.