Menkeu Aktifkan Lagi Ijin Usaha 15 zin AP dan 1 KAP

JAKARTA – Sebanyak lima belas (15) Akuntan Publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sempat dibekukan ijin usahanya oleh Departemen Keuangan kini sudah bisa menghela napas lega. Pasalnya, Menteri Keuangan (Mennkeu) Sri Mulyani memberikan persetujuan kepada mereka untuk aktif kembali memberikan jasa kepada publik setelah dikenakan sanksi pembekuan izin sepanjang tahun 2008.

Kelima belas AP dimaksud adalah, adalah Dra. Ikah Muslimah, Drs. Salam Mannan, Ak.M.M, Abdi Ichjar, Ak., SAP, Drs. Djoko Sutardjo, Dra. Suhartati Suharso, Drs. Amir Hadyi Nasution, Drs. Lauddin Purba, Sumijono, Ak., M.M, Justinus Aditya Sidharta, S.E., SAP, Jonnardi, S.E., M.M, Drs. Dody Hapsoro, Drs. Yahya Santosa, Drs. Oman Pieters Arifin, Drs. Supandi dan Drs. Thomas Iguna. Sedangkan satu KAP yakni Drs. Amir Hadyi.  Karo Humas Depkeu Harry Z. Soeratin dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (11/3) menjelaskan, keputusan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1).

Dimana, dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri memberikan persetujuan kepada AP untuk memberikan jasa AP kembali setelah berakhirnya masa pembekuan izin. Sedangkan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan, Menteri berwenang memberikan persetujuan kepada KAP atau Cabang KAP untuk memberikan jasa setelah berakhirnya masa pembekuan izin.

Di saat yang sama, Menkeu juga membekukan izin usaha Perusahaan Jasa Penilai (PJP) PT Survindo Putra Pratama dan PT Aprestama Swakarya Perdana. Izin kedua PJP itu dibekukan selama 6 bulan terhitung sejak 27 Januari 2009.  ''Pembekuan izin usaha terhadap PT Survindo dan PT Aprestama dilakukan lantaran keduanya tetap melakukan pelanggaran setelah Menkeu memberi sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 36 bulan terakhir,'' katanya.