Menkeu Akui Pengadilan Pajak Bobrok

JAKARTA—Kasus Gayus Tambunan menjadi tamparan keras bagi Kementrian Keuangan yang saat ini tengah gencar-gencarnya mengusung reformasi birokrasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengakui bahwa kasus Gayus bukan hanya semata kesalahan sistem pajak yang kebobolan, tapi juga karena pengadilan pajak yang dinilai tidak transparan.

 ‘’Mulai dari berkasnya dibawa, masuk pada proses penolakan dan banding diperadilan pajak, ada hal-hal yang sangat serius dan harus dilihat betul. Kemarin saya telah bertemu dengan sekretariat Peradilan pajak untuk mengetahui secara mendalam. Kita sadari, saat ini ada daerah yang rawan, karena transparansi keputusan hakim pajak selama ini ternyata tidak ada,’’ kata Sri.

Kurangnya celah untuk transparansi di pengadilan pajak, kata Sri karena Peradilan pajak dihadapkan pada situasi yang dilematis. Pada satu sisi, kasus banding dan keberatan pajak banyak yang masuk ke pengadilan pajak, sedangkan Hakim yang menangani kasus perkara merupakan para mantan pejabat pajak sendiri.

‘’Konflik mulai terjadi karena posisinya diisi oleh mantan, jadi ada (celah) kepentingan dan hakim punya ruang. Kita sebenarnya sangat dilematis, karena masalah kualifikasi untuk ini (Hakim pengadilan pajak harus diisi oleh orang yang mengerti pajak), akibatnya kasus menumpuk. Dalam setahun bisa tangani hampir 4.000 kasus, inikan komposisi yang sangat rawan disalahgunakan,’’ kata Sri.