Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan kabar buruk mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia per November 2024 ini.
Perempuan yang disapa Ani itu mengaku APBN per November 2024 mengalami defisit sebesar Rp 401,8 triliun, atau 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Sampai akhir November, defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun. Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah Rp 522,8 triliun," ujar Ani dikutip Kamis (11/12).
Ani menuturkan, APBN per November 2024 ini masih jauh dari target dari undang-undang (UU) APBN.
"Jadi, defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah target UU APBN. Maka, disebutkan ini 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam UU APBN 2024," katanya
Menurut Ani, belanja negara tercatat sebesar Rp 2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu Rp 3.325,1 triliun, tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sedangkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.492,7 triliun atau 89 persen dari target Rp 2.802,3 triliun, tumbuh 1,3 persen yoy.
"Pendapatan negara kita mengalami tekanan yang luar biasa besar sampai Juli-Agustus. Pajak dan bea cukai sejak tahun lalu tekanannya luar biasa, sehingga untuk mendapatkan pertumbuhan positif (pendapatan) ini adalah turn around yang kita harap terus berlanjut," bebernya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan kabar buruk mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia per November 2024 ini.
- Panca Residence Hadirkan Hunian di Dekat Stasiun LRT Ciracas Jakarta Timur
- Bu Sri Mulyani Bertitah, Tenaga Honorer Tidak Akan Terkena PHK
- Mensesneg Sebut Anggaran Retret Kepala Daerah Sepenuhnya dari APBN
- Gita Wirjawan dan Sri Mulyani Bicara Menjaga Stabilitas Fiskal RI di Tengah Ketidakpastian Global
- Istana: Anggaran yang Diefisiensi Tidak Punya Pengaruh Besar Terhadap Masyarakat
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya