Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun
Secara terperinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 2.098,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 795,8 triliun.
Realisasi BPP setara 85,1 persen dari target APBN Rp 2.467,5 triliun, tumbuh 18,3 persen.BPP terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terealisasi sebesar Rp 1.049,7 triliun atau 96,2 persen dari target Rp 1.090,8 triliun (tumbuh 17,9 persen) dan belanja non-K/L terealisasi Rp 1.048,9 triliun atau 76,2 persen dari target Rp 1.376,7 triliun (tumbuh 18,6 persen).
Adapun realisasi TKD setara 92,8 persen dari target APBN Rp 857,6 triliun, tumbuh sebesar 8,1 persen.
Penerimaan negara yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp 1.946,7 triliun (setara 84,3 persen dari target Rp 2.309,9 triliun, tumbuh 1,7 persen), terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.688,9 triliun (84,9 persen dari target Rp 1.988,9 triliun, tumbuh 1,1 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp 257,7 triliun (80,3 persen dari target Rp 321 triliun, tumbuh 5,2 persen).
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 552,4 triliun, setara 106,2 persen dari target Rp 492 triliun, namun melambat empat persen.
Meski, APBN mengalami defisit, keseimbangan primer masih tercatat surplus, yaitu sebesar Rp 47,1 triliun.(antara/jpnn)
Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan kabar buruk mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia per November 2024 ini.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Nasib Ekonomi Indonesia pada 2025
- Janji Menkeu Sri Mulyani Soal PPN 12 Persen, Simak!
- Tekan Peredaran Rokok Ilegal di Sulsel, Bea Cukai Gelar Sosialisasi Ketentuan Pajak
- Alokasi APBN Terbesar Untuk Pendidikan, Bukan Pertahanan
- Pemerintah Wajib Memperjelas Definisi Barang Mewah dalam PPN 12 Persen
- Restitusi Berduit