Menkeu Bantah Ada Dana Negara untuk Beli Aset Lapindo

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan pemerintah secara khusus terkait rencana pembelian aset Lapindo. Pernyataan Bambang ini tentu saja berbeda dengan pernyataan Seskab Andi Widjajanto maupun Menteri PU Basuki Hadimuljono yang menyatakan pemerintah akan membeli aset Lapindo sehingga perusahaan itu mendapatkan dana untuk membayarkan ganti rugi pada masyarakat.

"Itu belum ada pembicaraan. Saya enggak tahu ada atau enggak," ujar Bambang di Jakarta, Jumat, (12/12).

Menurut Bambang, hanya ada dana untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dari pemerintah. Dana itu pun khusus untuk maintenance yang terluar dari wilayah terdampak luapan lumpur Lapindo. Saat dikonfirmasi mengenai rencana penyediaan dana negara untuk pembelian aset Lapindo senilai Rp 781 miliar, Bambang juga menampiknya.

"Enggak ada itu," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan pemerintah berencana membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya (Lapindo) agar perusahaan itu bisa menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Rencana itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan, aset milik Lapindo yang akan dibeli pemerintah senilai Rp781 miliar. Itu serupa dengan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan Lapindo pada warga. Pemerintah akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli aset PT Lapindo supaya perusahaan bisa menuntaskan pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Sampai saat ini masih ada 20 persen ganti rugi yang belum dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya ke masyarakat terdampak.

"Bayarnya ke Lapindo karena kita belinya ke Lapindo, Lapindo yang bayar ke masyarakat," kata Basuki saat itu.(flo/jpnn)