Menkeu Bela Anggaran Kunker ke Luar Negeri
Tak Ada Pemborosan Dalam Proyeksi Anggaran Kunker 2011
Rabu, 22 September 2010 – 02:50 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dalam pembengkakan anggaran kunker pemerintah dan anggota DPR. Karena itu, dia menolak disebut ada pemborosan dalam proyeksi anggaran ''pelesir'' 2011 yang mencapai Rp 20,9 triliun. Agus kembali berkilah bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sudah menerapkan sistem penganggaran dengan estimasi biaya yang sudah distandarisasi. ''Jadi, dalam perjalanan dinas itu, semua biaya memiliki standar. Tidak bisa dinaik-naikkan,'' tegasnya.
Jika dibanding 2010, nilainya naik cukup signifikan, yakni Rp 1,4 triliun. Kendati faktanya membengkak, Agus menegaskan, dalam rangka optimalisasi dan efisiensi, pemerintah sebenarnya sudah mengatur secara ketat semua pos belanja. ''Termasuk, pos belanja perjalanan dinas,'' ujarnya di gedung DPR, Senayan, kemarin (21/9).
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi perjalanan dinas pemerintah dan DPR selama ini. Pada 2010 ini, dana tersebut mencapai Rp 19,5 triliun. Jatah terbesar untuk presiden, yakni Rp 179,03 miliar. DPR berada di urutan kedua dengan menyedot Rp 170,35 miliar. Meski dikritik keras, pemerintah justru mengajukan kenaikan anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2011 menjadi Rp 20,9 triliun itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dalam pembengkakan anggaran kunker pemerintah dan anggota DPR.
BERITA TERKAIT
- Pilgub Jatim: Kiai Ma'ruf Amin Serukan Pemilih PKB Menangkan Luluk-Lukman
- Kiai Ma'ruf Mengajak Kader PKB Memenangkan Luluk-Lukman di Pilkada Jatim 2024
- Kelimpahan Prabowo Effect, ASR-Hugua Punya Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Sultra
- Dukung Pramono-Rano, Koral 98 Siap Adang Isu Kampanye Hitam
- Ridwan Kamil Akhirnya Pakai Jersi Persija, Singgung Soal JIS
- Demokrat Kirim Brigitta Lasut ke Komisi III Atasi Dugaan Politik Kotor di Pilgub Sulut