Menkeu dan Pemda Tak Kompak soal Gaji PPPK, Honorer Menjerit: Pak Jokowi, Sidak Dong!

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Yusak mendesak Presiden Joko Widodo sidak ke lapangan untuk mencari kebenaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu dinilai perlu karena program 1 juta PPPK merupakan salah satu andalan presiden.

"Menkeu Sri Mulyani selalu bilang gaji untuk mengangkat 1 juta guru PPPK sudah disiapkan di APBN," kata Yusak kepada JPNN.com, Minggu (9/10).

Faktanya, lanjut Yusak, gaji PPPK ditanggung APBD. Itu sebabnya para kepala daerah tidak mengajukan formasi PPPK 2022.

Bagaimana pemda mengajukan PPPK semaksimal mungkin, kata Yusak, sedangkan gaji disuruh daerah yang bayar.

"Ini ibaratnya yang dapat nama pusat, daerah kebebanan," ujarnya.

Jika hal itu tidak ditelusuri presiden, ujar Yusak, program 1 juta PPPK hanya akan menjadi celaan di akhir masa pemerintahan Jokowi.

Dia meminta Jokowi tidak percaya begitu saja laporan Menkeu Sri Mulyani dan pemerintah daerah.