Menkeu Diminta Respon Audit BPK

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati dan jajarannya bersama Bank Indonesia memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait kebijakan bailout Rp6,7 triliun ke Bank Century. Menkeu dan BI pun diminta mempelajari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK Hadi Pornomo bersama jajaran sudah memberikan hasil investigasi itu kepada Presiden dan DPR. Soal hak angket di DPR, SBY menyatakan menghormati proses politik tersebut.

"Saudari Menteri Keuangan dan jajaran bersama BI sudah saya minta untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Saya ingin keterbukaan dan akuntabilitas dalam kasus Bank Century ini. Silahkan dibuka semua. Saya ingin semua desas-desus dan fitnah dibuang. Terhadap usulan DPR-RI untuk hak angket, saya sambut dengan baik, agar perkara ini mendapat kepastian, bersama dengan hak angket dengan DPR, saya juga melakukan sejumlah tindakan langkah internal berangkat dari investigasi BPK," beber SBY di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11) malam.

Bukan itu saja, lanjut SBY, penuntasan kasus Century ke jalur hukum adalah cara yang paling tepat. "Tak kalah pentingnya percepatan proses hukum bagi penyelanggara Bank Century, serta cepat kembalinya dana Rp6,7 triliun itu kepada negara. Saya sudah instruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk selesaikan persoalan penting ini," tegasnya.

Sebelumnya Senin sore, SBY menerima Ketua BPK Hadi Poernomo dan para anggotanya, Sapto Amal Damandari, Moermahadi Soerja Djanegara, Rizal Djalil, dan Muhammad Nurlif. Kedatangan mereka ke istana untuk menyerahkan hasil investigasi kasus Bank Century. "Ada lima hasil investigatif yang kami sampaikan. Pertama, proses merjer dan pengawasan Bank Century oleh BI. Kedua, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Ketiga, penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," beber ketua BPK, Hadi Poernomo.