Menkeu Dinilai Tidak Transparan

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Harry Azhar Azis menilai, rencana pembelian pesawat kepresiden oleh pemerintah tidak transparan. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan perincian detil, termasuk jenis pesawat yang akan dibeli. Meski diakui, pembelian itu disetujui DPR.

“Secara prinsip kita setuju, tapi saya pertanyakan soal transparansinya, karena ketika Menteri Keuangan menyampaikan tidak menjelaskan berapa total harga dan jenis pesawatnya. Memang disebut boeing,” kata Harry di sela-sela diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) menurut Harry, seharusnya dalam pengelolaan keuangan termasuk rencana pembelian pesawat kepresidenan memenuhi dua Kriteria.  Kriteria yang pertama adalah keterbukaan atau transparansi dan pertanggungjawaban (accountability). “Dalam sisi ini saya kira transparansinya masih lemah dan perlu kita perbaiki ke depan,” katanya legislator asal Partai Golkar itu.

Menurut Harry, DPR menyetujui pembelian pesawat itu dengan alasan presiden belum memiliki pesawat. Selama ini kata dia, presiden menyewa pesawat yang harganya jauh lebih mahal bila dimiliki sendiri. “Lalu argumen membeli lebih murah dari pada menyewa, kemudian presiden sebagai simbol negara, itu tidak ada masalah,” katanya.